Melalui Nota Kesepahaman tersebut, Jasa Raharja dan PMI menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama. Pertama, penyelenggaraan program keselamatan transportasi dan kegawatdaruratan, termasuk Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), edukasi, dan pelatihan. Kedua, penguatan pertolongan pertama dan penanganan pra-rumah sakit bagi korban kecelakaan, termasuk pemanfaatan layanan ambulans PMI sebagai sarana pendukung dalam ekosistem penanganan korban yang telah tersedia.
Ketiga, kerja sama mencakup penguatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor, pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kegiatan sosial kemanusiaan. Berbagai ruang lingkup tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan program kolaboratif yang saling melengkapi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga.
Awaluddin menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari kesepakatan yang telah ditandatangani, tetapi terutama dari implementasi dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, MoU tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama yang lebih operasional, dengan program yang jelas, pembagian peran yang terukur, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang ditandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya

























